1. Menyatakanmenerimagugatansederhana PENGGUGAT untukseluruhnya;

 

2. Menetapkan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak terhadap Perjanjian KreditNomor PK:047/KB/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang telah mengalami perubahan Addendum/Restrukturisasi, yaitu perubahan dengan nomor: 027/ADD/2022 tertanggal 26 Juli 2022;

 

3. Menyatakan tindakanTERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam PerjanjianKredit dengan Nomor PK: 047/KB/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang telah mengalami perubahan Addendum/Restrukturisasi, yaitu perubahan dengan nomor: 027/ADD/2022 tertanggal 26 Juli 2022 adalahperbuatanWanprestasi (ingkarjanji) terhadap PENGGUGAT;

 

4. Menyatakan dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban (prestasi) secara keseluruhanRp.95.910.650,- (Sembilan puluh lima jutasembilan ratus sepuluhribuenam ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT denganrinciansebagaiberikut:

 

? Sisa PinjamanPokok = Rp.32.535.134,-

? Tunggakan Bunga = Rp. 2.560.000,-

? Denda = Rp. 60.815.516,-

=Rp. 95.910.650,-

(Sembilan puluh lima jutasembilan ratus sepuluhribuenam ratus lima puluh rupiah);

 

5. Menetapkan Penggugat berhak melelang barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324berdasarkanSurat UkurNomor: 00885/Terkesi/2019 tertanggal 13 April 2019 denganluas 63 m?2; atas nama Musonipin yang terletak di Desa Terkesi, KecamatanKlambu, KabupatenGrobogan;

 

6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT menyerahkandalam keadaan baik barang jaminan tersebut kepada PENGGUGAT dan/atauPENGGUGAT berhak menarik/melelang obyek jaminan a quo guna pelunasan pinjaman hutang TERGUGAT, apabiladiperlukandapatmenggunakanbantuankepolisian;

7. Menetapkan seluruh pembayaran kerugian PENGGUGAT tersebut harus dilaksanakan oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan secara kontan dan/atau seketika;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

9. Memerintahkan dan menghukumTERGUGAT atausiapasaja yang berhubungandenganperkarainiuntukpatuh dan tunduk pada PutusanPerkaraini;

10. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi;

11. Menghukum TERGUGAT untukmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamperkarainisesuaidenganundang-undang.

Demikiangugataninidisampaikan, atasperkenandanperhatianKetuaPengadilanNegeri Purwodadidiucapkanterimakasih.